Sertifikat HPL Tanah Ulayat Solok Selatan: Kantah Kawal Hak Adat

WEBSITE 2

PADANG – Sertifikat HPL Tanah Ulayat Solok Selatan dan wilayah Sumatera Barat menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menjamin perlindungan hukum atas hak masyarakat adat. Guna mendukung penguatan legalitas keagrariaan berbasis kearifan lokal, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Solok Selatan menghadiri kegiatan Penyerahan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat pada Kamis (15/10/2026).

Agenda bersejarah ini diselenggarakan secara khidmat di Aula Rumah Gadang Lantai 3, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Padang. Pendaftaran dan sertifikasi tanah ulayat ini memastikan kehadiran negara dalam menjaga eksistensi tanah adat agar memiliki kekuatan hukum formal serta menunjang kesejahteraan masyarakat lokal.

Bacaan Lainnya

Pilar Utama Sertifikat HPL Tanah Ulayat Solok Selatan dan Legalitas Adat

Dalam penyerahan strategis tersebut, sebanyak 7 (tujuh) Sertipikat HPL Tanah Ulayat diserahkan secara resmi kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Kota Padang dan Kota Sawahlunto. Langkah ini menjadi contoh nyata tata kelola pertanahan adat yang akuntabel bagi seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok Selatan.

Rincian Penerima Sertipikat HPL Tanah Ulayat:

  • Kota Padang (4 Sertipikat): 1 sertipikat diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah dan 3 sertipikat kepada KAN Nan XX Lubuk Begalung.

  • Kota Sawahlunto (3 Sertipikat): 3 sertipikat diserahkan kepada KAN Sijantang.

  • Penguat Kepastian Hukum Adat: Mencegah potensi alih fungsi lahan ilegal serta sengketa batas kawasan ulayat nagari.

  • Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Adat: Memberikan nilai tambah ekonomi dan kepastian investasi tanpa menghilangkan hak asal-usul tanah adat.

Sinergi Lintas Lembaga Kawal Keberadaan Tanah Ulayat

Prosesi penyerahan dilakukan langsung oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Irdian, S.SiT., M.T., serta Ketua LKAAM Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si., Dt. Nan Sati. Kegiatan ini disaksikan oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Sumatera Barat.

“Kehadiran kami dalam penyerahan Sertifikat HPL Tanah Ulayat Solok Selatan dan Sumatera Barat ini membakar semangat kami untuk terus mendorong perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kami berkomitmen menjaga tata kelola tanah ulayat di Solok Selatan agar tertib, aman dari sengketa, dan membawa kemanfaatan berkelanjutan,” tegas Kepala Kantah Solok Selatan.

Langkah Taktis Penguatan Hak Tanah Ulayat Daerah

Menindaklanjuti momentum penyerahan sertipikat HPL tanah ulayat ini, Kantah Solok Selatan menetapkan tiga langkah operasional daerah:

  1. Inventarisasi Lahan Ulayat Nagari: Membangun komunikasi intensif bersama Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kabupaten Solok Selatan untuk memetakan potensi tanah ulayat.

  2. Sosialisasi Skema Skema HPL Ulayat: Memberikan edukasi kepada pemangku adat (Niniak Mamak) mengenai pentingnya sertifikasi HPL sebagai pelindung aset komunal.

  3. Penyelarasan Data Geospasial Spasial: Memadankan tata letak bidang tanah adat dengan peta pendaftaran nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Melalui sinergi erat bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan pemerintah daerah, pelaksanaan Sertifikat HPL Tanah Ulayat Solok Selatan diharapkan mampu menghadirkan jaminan legalitas tanah adat yang berkepastian hukum, aman, dan menyejahterakan masyarakat Minangkabau di Kabupaten Solok Selatan.

Pos terkait