SOLOK SELATAN – Penataan Batas Aset Kemenkeu Solok Selatan menjadi titik krusial Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Solok Selatan dalam memperkuat pengamanan Barang Milik Negara (BMN) serta menegakkan tertib administrasi pertanahan. Guna mencocokkan data geospasial dan memastikan kepastian hukum atas tanah milik negara, Kantah Solok Selatan menggelar ekspos hasil penataan batas sertifikat aset Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia pada Kamis (8/10/2026).
Kegiatan pemaparan teknis yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kantah Solok Selatan ini dihadiri oleh jajaran Seksi Survei dan Pemetaan bersama perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Pilar Utama Penataan Batas Aset Kemenkeu Solok Selatan dan Validasi BMN
Ekspos hasil penataan batas bertujuan untuk memastikan kerapian, presisi luasan, serta ketepatan pilar batas fisik bidang tanah BMN di lapangan. Langkah preventif ini sangat vital untuk mengeliminasi potensi sengketa, klaim masyarakat, maupun risiko tumpang tindih (overlapping) peta pendaftaran di masa depan.
Fokus Utama Ekspos Penataan Batas Aset:
-
Verifikasi Yuridis & Spasial: Memadankan dokumen sertifikat lama dengan data pengukuran geospasial hasil survei lapangan terbaru.
-
Penyelarasan Data Fisik & Peta Nasional: Memastikan batas-batas tanah milik Kemenkeu terintegrasi dengan akurat ke dalam basis data pertanahan nasional.
-
Pencegahan Potensi Konflik Lahan: Menegaskan letak dan luas aset negara agar memiliki kekuatan hukum formal yang tak terbantahkan.
-
Penguatan Sinergi Antarinstansi: Membangun kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN dan DJKN Kemenkeu dalam pengelolaan kekayaan negara.
Sinergi Lintas Kementerian Wujudkan Tata Kelola Aset Akuntabel
Melalui forum ekspos ini, data fisik hasil pemetaan surveyor Kantah Solok Selatan dicocokkan secara komprehensif dengan catatan inventaris aset DJKN hingga mencapai kesepakatan teknis bersama. Pengelolaan BMN yang transparan dan akurat menjadi kunci utama dalam mendukung efisiensi tata kelola keuangan negara di daerah.
“Pengamanan aset negara adalah tanggung jawab bersama. Melalui Penataan Batas Aset Kemenkeu Solok Selatan, kami memastikan seluruh batas fisik tanah BMN terpetakan secara presisi, berkepastian hukum, dan terbebas dari sengketa,” tegas perwakilan Kantah Solok Selatan.
Langkah Taktis Pasca-Ekspos Penataan Batas
Menindaklanjuti kesepakatan akhir dalam rapat ekspos ini, Kantah Solok Selatan dan DJKN Kemenkeu menetapkan tiga langkah operasional:
-
Penandatanganan Berita Acara Ekspos: Membukukan hasil penetapan dan penataan batas fisik ke dalam dokumen berita acara resmi antarinstansi.
-
Pembaruan Data Spasial Kadastral: Memasukkan plot peta bidang tanah tervalidasi ke dalam sistem informasi pertanahan digital.
-
Penerbitan Dokumen Pengesahan Peta: Memproses pembaruan Surat Ukur dan pemeliharaan data pendaftaran tanah BMN secara berkelanjutan.
Melalui sinergi antarlembaga pada Penataan Batas Aset Kemenkeu Solok Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan membuktikan komitmennya dalam menjaga aset-aset milik pemerintah demi mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Solok Selatan.
